Cimahi, 3 April 2009
Walikota Cimahi Buka Diklat Prajabatan CPNS Formasi HonorerNo.1/APR/2009/Humas - Bertempat di Gedung TTUC, Jl. Pesantren, Cimahi Utara, Walikota Cimahi, Ir. H.M. Itoc Tochija, MM hari ini (3/4) membuka secara resmi Diklat Prajabatan CPNS Formasi Honorer Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi di TTUC Jl. Pesantren, Cimahi Utara. Diklat Prajabatan diikuti oleh 318 CPNS, meliputi 51 CPNS Golongan I dan 257 CPNS Golongan II yang terbagi dalam 6 gelombang dan akan berlangsung dari tanggal 3 April 2009 sampai 13 Juni 2009.
Hadir dalam pembukaan Diklat Prabajabatan Kepala Badan Diklat Daerah (Badiklat) Jawa Barat, Dr. Dadang Daly, Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi, Tata Wikanta, serta kepala-kepala SOPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Diklat Prajabatan ini, menurut Tata Wikanta, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai bekal untuk melaksanakan tugas secara lebih profesional serta menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam sambutannya, Walikota Cimahi, Ir. H.M Itoc Tochija, MM, mengharapkan para CPNS peserta Diklat Prajabatan tidak berfikir pragmatis menjadi PNS semata karena jaminan materi semata, tapi justru harus diraih adalah kehormatan. Ditengah-tengah masyarakat Cimahi, PNS mendapat kehormatan memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Bahwa Anda mendapat kehormatan dan untuk mencapai kehormatan sekaligus mensyukuri kehormatan itu, Anda harus bisa menghormati arahan-arahan atasan dan tahu bagaimana bersikap terhadap lingkungan, terutama masyarakat," tandas Walikota.
Dalam menghadapi pemilu legislatif dan pilres yang akan datang, Walikota Cimahi berpesan agar persatuan PNS harus terus dipupuk agar jangan lagi PNS terkotak-kotak oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Melalui Diklat Prajabatan yang berlangsung selama 17 hari ini, Walikota berharap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi senantiasa kompak dan menjaga persatuan.
Sementara itu, Kepala Badiklat Prov. Jawa Barat, Dr. Dadang Daly, dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Diklat Prajabatan tidak terlepas dari bingkai perspektif reformasi birokrasi di Jawa Barat. Era reformasi dan Otonomi Daerah saat ini menuntut aparatur yang siap untuk berubah dan menghadapi perubahan dan tantangan yang luar biasa berat.
Esensi Otonomi Daerah, lanjut Dr. Dadang Daly, menekankan proses demokrasi, partisipasi serta kemandiran, dimana masyarakat diberi ruang untuk melakukan evaluasi dalam perumusan kebijakan sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan serta kontrol terhadap aktifitas pemerintah. "Ini semua perlu disiapkan oleh PNS yang lahir di era reformasi dan itu tantangan yang luar biasa," tegas Dr. Dadang Daly.
Oleh karena itu, Diklat Prajabatan CPNS benar-benar disiapkan untuk menciptakan PNS yang siap menghadapi perubahan-perubahan besar sekaligus mempunyai kreatifitas dan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
( Humas dan Protokol )
